"Karena kalau dilihat dari debat paslon kemarin kan, sudah kelihatan jelas mana yang punya plan yang jelas programnya terhadap anak-anak muda," tambahnya.
While as being the Board Member II, he undertook the point out fiscal management and accountability, especially in the sphere of economic climate and nationwide development organizing.
PDIP, partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2024, kini menjadi satu-satunya partai yang belum mempublikasikan sikap mereka terhadap pemerintahan Prabowo.
This "Cited by" rely involves citations to the subsequent article content in Scholar. Those marked * may be distinctive from the posting in the profile.
In relation on the establishment, the role with the BPK Vice Chairman as the Vice-Chair on the UN IAAC can reinforce BPK's motivation in supporting the optimization of Indonesian international coverage and Increase the impression of the BPK as an institution with competencies identified at get more info the Worldwide amount.
Mada berkata, perwakilan partai politik yang duduk di pemerintahan berpotensi besar memusatkan sumber daya negara untuk kepentingan kelompoknya. Situasi seperti ini, kata Mada, dikenal sebagai fenomena klientelisme.
When you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote as part of your browser's search results, it will demonstrate the trendy Wikiwand interface.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Verify and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.
Sayangnya, hubungan Anies putus dengan AHY pada paruh kedua tahun 2023 lalu setelah melewati pendekatan yang cukup panjang.
Keterangan gambar, Jokowi disebut memanfaatkan koalisi politik bukan sekedar dalam proses legislasi di DPR, tapi juga melindunginya dari serangan di luar parlemen.
Majelis Rendah Inggris, dalam penelusuran yang melibatkan akademisi, menyebut terdapat konsensus yang menguat bahwa jumlah menteri yang semakin banyak berdampak negatif pada efektivitas pemerintahan.
“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya.
The following content articles are merged in Scholar. Their merged citations are counted just for the primary post.